Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan memiliki perkembangan yang sangat cepat dan berdampak besar baik pada perorangan, bisnis, maupun pemerintah. TIK berperan penting dalam memperkuat kedaulatan NKRI. Namun, untuk menjadikan TIK sebagai saranamemperkuat kedaulatan NKRI sesungguhnya memerlukan pembangunan dan pengelolaan TIK yang visioner dan berkelanjutan. Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah dan akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK ke berbagai wilayah di Indonesia dan penyediaan infrastruktur TIK sampai dengan perdesaan hingga perbatasan. Melalui program-program Kominfo seperti PLIK, MPLIK, Desa Dering, Desa Pinter, Media Center, Mobile Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (M-PUSTIKA) dan lainnya yang bertujuan menghidupkan jalur TIK di wilayah perdesaan dan perbatasan. Program yang masih terus dibangun ini memang memiliki berbagai kekurangan dan permasalahan pada pelaksanaannya di lapangan. Selain itu untuk jangkauan (coverage) penyediaan jasa layanan internet belum dapat menjangkau keseluruhan wilayah terpencil di daerah-daerah, khususnya di perbatasan. Daerah yang merupakan suatu entitas wilayah (ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologi dan sebagainya) dan sebagai bagian integral dari suatu negara Indonesia, harus menjadi pertimbangan dalam membentuk kerangka pembangunan TIK yang sinergis mendukung program pemerintah sesuai RPJMN.
A. Maksud dan Tujuan
Rakornas Bidang Kominfo merupakan forum koordinasi antara pusat dan daerah untuk mensinergikan program/kegiatan bidang kominfo dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia.
B. Sasaran
Terwujudnya sinergisitas program/kegiatan bidang Kominfo antara Kementerian Kominfo dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), instansi pemerintah pusat, serta pemerintah daerah (melalui Dinas/Badan Infokom tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia.
C. Tema
Tema Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 ini adalah: “Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Memperkuat kedaulatan NKRI melalui Sinergitas Program Bidang Kominfo antara Pusat dan Daerah”
Peserta yang diundang dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
Internal kominfo: Para Pejabat Eselon I, II, III terkait dan Kepala UPT
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten yang masuk Lokpri perbatasan dan daerah wisata dan Kota Madya terpilih.
Asosiasi/Komunitas
E. Narasumber Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tema: “Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019: Target dan lokasi Prioritas”
Dinas Kominfo Provinsi Papua, Tema: “Program Kerja bidang Kominfo di Provinsi Papua tahun 2015 dan 2016 dan harapan terhadap dukungan dan bantuan kementerian Kominfo”
Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Tema: “Mekanisme baru Pemda Prov. Kalimantan Timur dalam mendukung percepatan pembangunan Infranstruktur TIK di Provinsi Kalimantan Timur, Wilayah Perbatasan dan dalam bekerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya”
Direktur Utama PT. Telkomsel , Tema: “Pembangunan Infrastruktur yang menjadi Prioritas Pembangunan Nawacita, wilayah perbatasan, daerah Tertinggal, Terpencil (3T) dan dari luar ke dalam”
ICT Watch Indonesia, Tema: “Opini dan harapan terhadap kementerian kominfo dalam menerapkan partisipasi publik agar output yang dihasilkan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu”
Ketua Pro Jokowi (PROJO) Nasional, Tema: “Harapan terhadap kementerian Kominfo dalam mendukung program Presiden Jokowi”
Para Dirjen, dan Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Tema: “Program Kegiatan tahun 2015 dan Rencana tahun 2016”
F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 ini diselenggarakan pada hari Senin, 08 Juni 2015, pukul 09.00 WIB s.d Selesai bertempat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta – 10710.
